Category Archives: Pendidikan Anak Suku Pedalaman

Pendidikan Teknologi Informasi untuk Suku-suku Pedalaman India

Apa yang Anda pikirkan jika suatu hari bertemu dengan anak muda dari suku pedalaman yang lincah mengoperasikan komputer serta menguasai teknologi informasi? Bisa jadi Anda akan terkaget-kaget bercampur salut dengan anak muda tersebut.

Perangkat KomputerAdalah ITITI (Information Technology for the Tibes of India) yang mendirikan sebuah lembaga pendidikan bagi masyarakat suku di Dehra Dun, Uttaranchak, India. Keterbelakangan masyarakatnya karena posisi geografis yang terisolisasi (wilayah itu di kelilingi pegunungan) membuat wilayah tersebut terasing dan sulit terjangkau peradaban modern. Jangankan bicara tentang komputer, kereta api yang menjadi alat transportasi utama masyarakat India saja masih banyak yang belum pernah melihatnya.

Lembaga pendidikan ini didirikan dengan tujuan agar masyarakat suku didaerah tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak, seperti halnya masyarakat lain di negaranya. Lembaga tersebut mengajarkan pengetahuan kepada kaum muda, dengan alasan generasi muda yang kelak meneruskan keahlian ke generasi selanjutnya. ITITI lebih memfokuskan diri pada kemampuan teknologi informasi (TI), pelatihan wirausaha, serta peningkatkan respons kepekaan terhadap pembangunan sosial.

Para anak muda dari suku pedalaman ini ditempatkan dalam sebuah asrama. Hidup mereka di asrama tidak dipungut ongkos sepeser pun, begitu juga dengan biaya belajar mereka.

Budaya pendidikan tradisional bangsa India secara tidak langsung juga turut andil dalam mendukung pola pendidikan asrama. Sistem kuno yang terkenal dengan julukan Gurukula, konon mengajarkan belajar di dalam rumah. Filosofinya rumah dianggap sebagai guru. Pola asrama dikembangkan meniru sistem tersebut dan menjadi ciri khas lembaga pendidikan yang dijalankan itu.

Pemimpin Institut Dr Bharat Bhasker, mengungkapkan bahwa tujuan dari pendidikan ini adalah membekali masyarakat suku-suku pedalaman agar mampu mengikuti perubahan zaman. Selain itu mereka juga diharapkan menjadi manusia yang siap dalam menghadapi dunia kerja, membangun karakteristik diri, dan menjadi manusia yang disiplin.

Pola pendidikannya dimulai dari kelas 6 hingga 12 dengan lama belajar 3 tahun. Kurikulum Teknologi informasi (TI) dilalui dengan 5 tingkat yang juga disesuaikan dengan kurikulum regional CBSE (Central Board of Secondary Education), sebuah sistem standar kurikulum pendidikan ekstra formal di India. Di dalam kurikulum TI tersebut terdapat berbagai macam mata pelajaran seperti pengembangan web, manajemen data, program, membuat jaringan, dasar-dasar pengoperasian TI, multimedia, dan perangkat keras.

Aturan untuk bersaing satu sama lain membuat sistem pendidikannya cenderung progresif. Institut memberikan kebebasan Budaya pendidikan tradisional bangsa India secara tidak langsung juga turut andil dalam mendukung pola pendidikan asrama. Sistem kuno yang terkenal dengan julukan Gurukula, konon mengajarkan belajar di dalam rumah. Filosofinya rumah dianggap sebagai guru. Pola asrama dikembangkan meniru sistem tersebut dan menjadi ciri khas lembaga pendidikan yang dijalankan itu.

Pemimpin Institut Dr Bharat Bhasker, mengungkapkan bahwa tujuan dari pendidikan ini adalah membekali masyarakat suku-suku pedalaman agar mampu mengikuti perubahan zaman. Selain itu mereka juga diharapkan menjadi manusia yang siap dalam menghadapi dunia kerja, membangun karakteristik diri, dan menjadi manusia yang disiplin.

Pola pendidikannya dimulai dari kelas 6 hingga 12 dengan lama belajar 3 tahun. Kurikulum Teknologi informasi (TI) dilalui dengan 5 tingkat yang juga disesuaikan dengan kurikulum regional CBSE (Central Board of Secondary Education), sebuah sistem standar kurikulum pendidikan ekstra formal di India. Di dalam kurikulum TI tersebut terdapat berbagai macam mata pelajaran seperti pengembangan web, manajemen data, program, membuat jaringan, dasar-dasar pengoperasian TI, multimedia, dan perangkat keras.

Aturan untuk bersaing satu sama lain membuat sistem pendidikannya cenderung progresif. Institut memberikan kebebasan siswa untuk mengembangkan diri di dalam sekolah. Bukan hanya itu saja, agar siswa tergugah untuk selalu belajar, para pengajar sering memotivasi mereka dengan slogan-slogan yang memberi semangat bagi para siswa, seperti “pelajari dari belajarmu” atau “belajar, maka kamu akan mendapatkan upah”. Dengan slogan-slogan tersebut siswa diajak agar giat belajar sampai akhinya dihadapkan pada dua pilihan, menjadi wirausaha atau kembali meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

Banyak suku pedalaman yang belajar di ITITI, seperti suku Dimapur, Kohima, Gangtok, Kachar, dan Haflong. Walaupun bahasa dan budaya mereka berbeda, namun ada satu mimpi yang mengikat mereka, yakni kuch karke dikhana hai (kita punya sesuatu yang bisa kita pamerkan kepada dunia).

Oleh Zein Muffarih Muktaf

http://kombinasi.net

Iklan

70.000 Penduduk Sulbar Buta Aksara

Kompas.com Selasa, 30 Desember 2008 | 19:41 WIB

MAMUJU, SELASA- Sekitar 70.000 dari sekitar satu juta orang jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat masih menyandang status buta aksara. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar Jamil Barambangi di Mamuju, Selasa (30/12), mengatakan, dari 70.000 penduduk Sulbar yang buta aksara tersebut,  sekitar 57 persen di antaranya adalah kaum perempuan.

Ia mengatakan, tingginya angka buta aksara di wilayah ini akibat banyaknya anak usia sekolah tidak mengecap pendidikan serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk belajar membaca.

Menurut dia, banyaknya masyarakat tidak mengecap pendidikan karena masih rendahnya kesadaran atau minat untuk menyekolahkan anaknya, khususnya kalangan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau terisolasi.

“Selain itu, juga akibat keterbatasan infrastrukrur pendidikan di daerah ini seperti sarana dan prasarana belajar mengajar yang belum memadai,” ujarnya.  Oleh karena itu, pihaknya telah memprogramkan tahun 2009 untuk mengembangkan taman baca masyarakat (TBM) pada lokasi yang stratebis untuk menjangkau dan menarik minat baca masyarakat.

“TBM tersebut ditempatkan pada lokasi strategis seperti terminal agar seluruh lapisan masyarakat terutama nelayan dan petani yang selama ini kurang berminat membaca, dapat menjangkau tempat bacaan itu,” ujarnya.

Jamil menambahkan, khusus untuk wilayah pesisir, pihaknya memprogramkan “kapal pintar” untuk memenuhi kebutuhan membaca msyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan di gugusan Pulau Balak Balakang yang terletak di perairan Selat Makassar.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sultra terus berupaya membenahi pembangunan infrastruktur pendidikan dengan memanfaatkan anggaran APBN 2009 sekitar Rp 230 miliar dan APBD  2009 sekitar Rp 22 miliar.
MSH
Sumber : Ant

Butet Manurung diterima SBY

Kompas.com Kamis, 4 Desember 2008 | 15:06 WIB

JAKARTA, KAMIS – Tergerak karena kesulitan yang dihadapi Butet Manurung dan kawan-kawannya dalam melanjutkan Sekola Rimba di dua wilayah terpencil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil mereka ke Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/12).

Bantuan Rp 200 juta lantas diberikan agar program Sekola Rimba terus berjalan. Oleh Presiden, Butet dan kawan-kawannya di Sekola Rimba disebut sebagai pahlawan yang bekerja dengan ikhlas.  Karena itu, apresiasi, perhatian, dan bantuan pantas diberikan.

“Pahlawan itu ada di mana-mana, tidak hanya mereka yang diliput media,” ujar Presiden saat bertemu Butet.

Untuk bantuan itu, Butet dan kawan-kawan berterima kasih meskipun tidak menyangka sama sekali. Butet menyampaikan terima kasih dan akan memakainya untuk melanjutkan pendidikan Sekola Rimba yang terhenti.

Saat ini, bersama 16 orang anggota timnya yang semuanya sukarelawan, Butet memberikan layanan pendidikan dasar, lanjutan, dan lifeskill di enam tempat terpencil dan tak terjangkau pendidikan formal. Enam tempat terpencil itu berada di Flores, Sulawesi Selatan, Halmahera, dan Jambi

Pengertian Kelompok Etnik Minoritas

Definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Namun demikian yang lazim digunakan dalam suatu negara, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai ‘kelompok’ yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa.

Sehubungan dengan hal tersebut beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sering muncul kerusuhan sosial yang dilatarbelakangi etnis dan agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius apabila tidak segera diselesaikan akan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia adalah masih banyak terjadi diskriminasi terhadap hak-hak kelompok minoritas, baik agama, suku, ras dan yang berkenaan dengan jabatan dan pekerjaan bagi penyandang cacat, sehingga sampai saat ini dirasakan masih ‘belum terpenuhinya hak-hak kelompok minoritas’.

Permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah Indonesia adalah masih banyak diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik etnis maupun agama, padahal mereka sebagai masyarakat atau suku bangsa harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan kaum minoritas antara lain adanya larangan diskriminasi karena diskriminasi berdampak negatif pada kaum minoritas secara politik, sosial, budaya dan ekonomi serta merupakan sumber utama terjadinya ketegangan. Diskriminasi berarti menunjukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apapun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, bahasa, agama atau asal-usul kebangasaan atau sosial, status kelahiran atau status lainnya, yang mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang yang setara.

Rambu-rambu perlindungan yang penting yang akan menguntungkan kaum minoritas mencakup pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum, persamaan dihadapan badan-badan pengadilan, persamaan dihadapan hukum, perlindungan hukum yang sama disamping hak penting seperti kebebasan beragama, menyatakan pendapat dan berserikat.

Dalam hubungan ini telah banyak diberlakukan berbagai peraturan perundangan sebagai instrumen hukum dan HAM nasional disamping instrumen HAM Internasional,

seperti: (a) Konvenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 (Pasal 1); (b) Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras 1978 (Pasal 1, 2 dan 3); dan (c) Deklarasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan 1981 (Pasal 2).

Sedangkan penjelasan ketentuan umum Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, diskriminasi adalah pembatasn, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Secara normatif bentuk perlindungan hukum telah diatur melalui instrumen internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM terhadap kelompok minoritas, namun dalam implementasi masih dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mencakup pola interaksi antara kelompok minoritas dengan kelompok lainnya untuk dilakukan dengan baik berlandaskan azas keterbukaan dan toleransi terhadap tata nilai semua kelompok yang ada di masyarakat.

Sumber : http://www.lfip.org