Siswi SMK Jual Siswi SMP, Rp 400.000

Kompas.com. Senin, 10 Maret 2008 | 07:37 WIB

SURABAYA, MINGGU –Jaringan perdagangan pelajar SMP untuk konsumsi lelaki hidung belang yang dilakukan NF, 17, siswi sebuah SMK di kawasan Surabaya Utara, diungkap anggota Reskrim Unit Perlindungan dan Perdagangan Anak (PPA) Polwiltabes Surabaya. IN, 15, siswi sebuah SMP di kawasan Surabaya Selatan yang dijual NF seharga Rp 400.000, ditemukan polisi dalam penggerebekan di Hotel Puspa Asri kamar 301 Jl Kenjeran Surbaya.

Ketika ditemukan, IN yang masih kelas III SMP itu dalam keadaan menangis dan masih mengenakan seragam sekolah warna biru dan kaos merah, sedangkan baju putihnya disimpan di dalam tas. Sementara lelaki berusia sekitar 40-an tahun yang ada di kamar tersebut mengaku sama sekali belum menyentuh korban.

Dalam pengakuan lelaki itu, ia mencoba merayu namun IN menolaknya. Tersangka NF juga turut merayu IN agar mau melayani lelaki tersebut. Namun, sebelum aksi mereka berlanjut, tim Reskrim Polwiltabes sudah menggerebeknya. “Saat kami gerebek, korban terlihat sangat ketakutan,” tutur AKBP Dedi Prasetyo, Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya, didampingi Kanit PPA AKP Eusebia Torimtubun, Sabtu (8/3).

Peristiwa penggerebekan itu terjadi Kamis (6/8) lalu. Penyidik kemudian menginterogasi NF di Mapolwiltabes. Ternyata pengakuan gadis yang berdomisili di Banyuurip Kidul itu cukup mengejutkan. Meski usianya masih muda, NF mengaku sudah tiga kali ini menjual pelajar SMP kepada para lelaki hidung belang.

Sebelumnya, pada awal 2007 kemudian pada pertengahan 2007. Sedangkan yang ketiga kali terjadi di Hotel Puspa Asri Jl Kenjeran, namun berhasil digagalkan polisi.

Kepada polisi, NF mengaku harga yang ditetapkan cukup bervariasi, mulai Rp 400.000 sampai Rp 600.000 dalam sekali transaksi. ”Menurut pengakuannya, 50 persen untuk dia dan 50 persennya lagi untuk korban,” tukas AKP Eusebia Torimtubun.

Menurut Sebi, panggilan Eusebia Torimtubun, selain sebagai ‘mami’ cewek-cewek SMP, NF juga sebagai pelaku penjaja cinta kepada lelaki. Kebanyakan, lelaki yang akan dikenalkan kepada gadis-gadis buruannya, adalah lelaki yang lebih dulu pernah kenal dan bercinta dengan dirinya. ”Kami melihat NF ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi selalu ingin tampil beda,” jelasnya.

Peristiwa yang nyaris merenggut keperawanan IN itu berawal saat tersangka NF dan korban bolos sekolah. Sebelumnya, korban dengan tersangka sudah saling kenal sekitar dua bulan. NF yang mengambil jurusan akuntansi di sekolahnya itu janjian bertemu IN di Tunjungan Plasa pukul 07.30 WIB, Kamis (6/3). Korban dijanjikan akan dikenalkan dengan teman NF di Kenjeran. Kepada korban, NF mengatakan bahwa lelaki itu suka memberi uang dan mengajak jalan-jalan.

Sekitar pukul 08.00 WIB, tersangka yang sudah kontak dengan seorang lelaki kemudian mengajak IN naik taksi ke Kenjeran. Sesampai di hotel kamar 301, bertemulah NF, IN, dan lelaki itu. Maka mulailah lelaki tersebut merayu, juga dibantu pendekatan oleh NF. ”Ini uang Rp 400.000 dari om ini sudah saya bawa untuk kamu. Nurut sajalah,” rayu NF kepada IN, seperti ditirukan penyidik.

IN yang tak menyangka dipertemukan dengan lelaki di dalam kamar hotel, tentu saja kaget dan mencoba menolak ajakan lelaki itu. Beruntung, sekitar pukul 09.30 WIB itu ada sejumlah polisi tengah menggerebek kemungkinan adanya praktik prostitusi di hotel. Ketika masuk ke kamar 301, polisi menemukan NF, IN, dan lelaki tadi. Merekapun digelandang ke mapolwiltabes untuk diperiksa.

Menurut Sebi, tersangka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Pertimbangannya, tersangka masih di bawah umur dan masih menempuh pendidikan SMK. ”Apalagi sebentar lagi ujian,” katanya. (SURYA/mif)

Iklan

GKR Hemas: Anak Harus Pintar Pilih Teman

Kompas.com Selasa, 23 Desember 2008 | 20:05 WIB

BANTUL, SELASA- Keharmonisan keluarga penting untuk mencegah perdagangan anak. Namun, jika keluarga kurang harmonis, tanggung jawab ada pada lingkungan. Anak juga diharapkan bisa bergaul dengan benar, serta mempunyai wawasan luas.

Hal itu disampaikan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, dalam Dialog Anak di Lapangan Kebonagung, Imogiri, Bantul , Selasa (23/12). Acara yang antara lain digagas Indonesia Against Child Trafficking dan Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Mandiri (Samin) itu dihadiri lebih 200 anak.

Hemas prihatin bahwa kemiskinan adalah faktor utama penyebab perdagangan anak, misalnya anak-anak yang terpaksa dan dipaksa menjadi pekerja seks. Namun, kemiskinan bisa bukan sebagai alasan asalkan benteng keluarga sangat kuat, yakni keharmonisan.  

“Namun jangan langsung menuduh mengapa orang tua tega menjual anaknya. Sebab, walau mereka tak tega pun, lingkungan bisa saja yang memaksa,” ujarnya.

Artinya, apabila benteng keluarga dan lingkungan tembus, langkah ada di tangan anak. Oleh karena itu, akan lebih baik jika anak bisa memilih teman bergaul dan lingkungan yang positif dan berwawasan luas.

“Jika orang tua dan keluarga tidak harmonis, sebisa mungkin anak jangan terpengaruh. Karenanya upaya perlindungan anak harus terus disuarakan. Anak mesti tahu lembaga-lembaga atau siapa di daerahnya yang bisa membantu,” katanya.

Hemas juga menyoal pernikahan di bawah umur yang menurut dia harus ditentang. Dalam hal ini, ia menyorot kasus Syekh Puji. “Jangan sampai itu terjadi,” ucap dia.

Bagi anak, isu perdagangan anak membuat cemas. Sekolah sudah memberi arahan bagaimana kita waspada. Orang tua juga begitu. “Saya juga sudah mencari teman bergaul dan lingkungan yang positif. Tapi kecemasan ya tetap ada,” kata Anisa Safira (13), siswi SMPN 16 Yogyakarta.
PRA

Sekolah Darurat Kartini, Sekolah Kaum Terbuang

Kompas.com Rabu, 3 Desember 2008 | 11:13 WIB

Adalah Sekolah Darurat Kartini yang mengajak kaum terpinggirkan  untuk bersekolah. Tak pakai biaya, yang penting mau bersekolah dan belajar. Sekolah yang terletak di pinggir Jalan Tol Lodan Raya (Sundakelapa -Tanjung Priok), ini disesaki oleh anak-anak berusia belasan tahun. Mereka anak-anak dari pedagang asongan, pemulung, tukang bangunan, dan tukang ojek, yang ingin meraih cita-cita setinggi langit.

Sejak pukul 07.00 sekolah dibuka hingga pukul 10.00 untuk murid taman kanak-kanak belajar dan bermain. Sedangkan dari pagi hingga tengah hari, murid sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) belajar pengetahuan umum. Setelah itu, siswaSD-SMA belajar keterampilan.

”Saya belajar membuat serbet makan,” ucap siswa kelas 6 SD, Fauziah (13), di SD Darurat Kartini, Ancol, belum, lama ini. Ia mengatakan, sejak kelas tiga SD sudah belajar ketrampilan. Sapu tangan dan taplak meja itu dijahit  tanpa menggunakan mesin. Menurutnya, hasil karyanya itu dijual ke pertokoan dengan harga Rp 100.000 per set.  ”Bahannya dikasih sama  Bu Guru, tapi hasil jualannya untuk saya,” katanya.

Sedangkan Maulana (15), siswa kelas 3 SMP itu belajar memasak. Ia belajar membuat sop buntut dan hasil karyanya itu disajikan saat penyerahan sumbangan dari PT Hero Supermarket Tbk di sekolahnya. Ia berencana menjadi seorang ahli masak. ”Nanti, kalau sudah pandai memasak mau bikin usaha sendiri,” tuturnya. Begitu juga dengan Eli (13)  yang belajar membuat minuman dari buah-buahan segar. Anak bungsu tukang ojek itu ingin suatu saat ini menjual keahliannya tersebut.

Menurut pendiri Sekolah Darurat Kartini, Sri Rosiyanti dan Sri Irianingsih, yang akrab disapa Ibu Kembar,  pendidikan sangat penting untuk anak-anak. Akan tetapi, hanya berbekal pengetahuan saja tidak cukup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, anak-anak juga memerlukan keterampilan. ”Setelah belajar pengetahuan umum mereka harus belajar keterampilan,” ucap Rossy, panggilan Sri Rosiyanti.

Biar Jauh Tetap Dikejar

Umumnya anak-anak yang bersekolah di Sekolah Darurat Kartini tinggal tidak jauh dari sekolah tersebut. Namun, ada juga yang harus menempuh perjalanan setengah jam berjalan kaki ke sekolah itu.  Zubaedah, contohnya, ia setiap hari mengantarkan anaknya yang duduk di bangku TK ke Sekolah Darurat Kartini. ”Kalau naik angkutan, uangnya nggak ada,” ujar perempuan yang bersuamikan kuli bangunan itu.

Ia mengatakan, taman kanak-kanak lain menetapkan bayaran sekolah yang tinggi. Tapi, di Sekolah Kartini, ia tidak membayar sepeser pun. Malah, setiap hari anaknya mendapat susu segelas dan makan nasi lengkap dengan lauk pauknya. ”Cuma, sekolahnya agak berisik. Semua kelas digabung jadi satu. Belum lagi, kalau ada kereta lewat, suara guru yang mengajar jadi nggak kedengeran,” tuturnya.

Walaupun kondisi sekolah masih minim, ia bersyukur anaknya bisa mengenyam pendidikan. ”Ibu-bapaknya nggak punya banyak duit, tapi  mudah- mudahan anak  saya bisa sekolah yang tinggi,” ujar Zubaedah penuh harap. (Intan Ungaling Dian)

Sepenggal Pendidikan di Tanah Abang

Kompas.com Selasa, 14 Oktober 2008 | 13:19 WIB

BAGI Agus (10) hidup bersama orangtua di permukiman liar di samping dua rel kereta api, bukan berarti tidak punya kesempatan belajar. Petang itu, dengan lantangnya dia berteriak kepada teman-teman seusia, “Ayo belajar jangan pada main!” Entah seserius apakah dia, yang jelas temen-temannya pun langsung patuh dan memenuhi sebuah gubuk untuk belajar bersama.

Sore sebelumnya, di antara air sungai yang menembus tanggul Banjir Kanal Barat, mendesir hingga menciptakan hamparan busa limbah, ia terlihat berkecipak mandi di sungai sambil menyelam. Asyik saja tidak ada beban atau ketakutan kalau air sungai hitam berbusa tercemar limbah industri dan rumah tangga. “Ayo kak mandi airnya dalam, beneran ini gak cetek,” pintanya.

Begitu selesai mandi, dari tubuhnya masih terendus bau limbah dan dia langsung ambil bagian ikut belajar bersama di gubuk Sahabat Anak Tanah Abang, Jakarta Pusat, tempat bimbingan belajar bagi anak-anak urban yang dimotori para pemuda relawan.

Ada sekitar 40 anak usia lima sampai 15 tahun ikut dalam bimbingan belajar, di rumah belajar yang sangat sederhana itu. Mereka rata-rata anak pekerja keras yang putus sekolah, anak jalanan, pemulung, pengemis, tapi ada juga sebagian yang masih bersekolah.

Proses belajar tidak melulu berlangsung tertib seperti layaknya sekolah formal. Ada heterogenitas yang tergambar ketika belasan anak dari dua kelompok usia berbeda belajar dalam satu ruang pengap dan sempit. Hilda (6) misalnya, ia tiduran sambil disela tangis sementara teman-temannya tafakur belajar.

Lalu ada juga anak yang sepanjang jam bimbingan belajar hanya ribut dan bermain. Suasana bertambah gaduh ketika kereta api lalu lalang menderit bising. Namun, di tengah kondisi riuh itu, anak-anak tetap melahap soal-soal pelajaran.

Agung (11) dan kakak perempuannya Hilmi (14), dengan gesitnya melahap soal-soal perkalian yang disodorkan Sovie, guru relawan yang piket mengajar Sabtu sore, akhir Agustus silam. Pertanyaan yang dilempar langsung disambut dan dijawab tanpa pikir panjang oleh bersaudara itu. “Agung dan Hilmi anak yang paling menonjol di sini (Sahabat Anak), mereka juga berprestasi di sekolah, kalau anak lainnya yang tidak bersekolah sebenarnya pintar, hanya saja kelakuan mereka yang mesti dipahami,” ujar Sovie.

Di luar waktu di rumah belajar, kehidupan anak-anak urban ini berubah. Saat siang mereka bekerja dan ketika malam “mencari” uang, tapi mereka juga ingat punya waktu petang yang khusus untuk bisa belajar.

Vonis masyarakat terhadap anak jalanan yang kriminal, tidak berpendidikan, marjinal apalagi liar, tidak selalu terbukti bahkan stereotipe jika dihadapkan pada fakta mereka juga punya semangat belajar, semangat yang barangkali belum tentu dimiliki oleh anak terpelajar umumnya. FIA

Pendidikan Untuk Anak Pemulung

Program: Upaya Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Anak di LPA BantarGebang Bekasi

 

Lokasi pembuangan akhir sampah (LPA) Bantar Gebang merupakan pusat penampungan seluruh sampah dari wilayah bekasi dan DKI jakarta, lokasi beroperasi sejak tahun 1989 dengan luas areal 23 ribu m3/hari dari berbagai jenis sampah yang berasal dari pasar umum, swalayan, restoran, hotel dan rumah tangga.

 

Pemulung anak merupakan komunitas yang selayaknya memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik. Mereka dapat bermain dan belajar sebagaimana layaknya anak-anak yang lain bisa menikmati masa kanak-kanak dan terlindung dari bahaya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

 

Dari tahun ke tahun jumlah pemulung senantiasa berubah dan bertamabah, demikian juga dengan pemulung anak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan dimana terjadi penyempitan lapangan pekerjaan, pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Dan meningkatnya harga kebutuhan pokok sehingga mendorong pelibatan seluruh anggota keluarga untuk ikut bekerja

Lokasi pembuangan akhir sampah (LPA) Bantar Gebang merupakan pusat penampungan seluruh sampah dari wilayah bekasi dan DKI jakarta, lokasi beroperasi sejak tahun 1989 dengan luas areal 23 ribu m3/hari dari berbagai jenis sampah yang berasal dari pasar umum, swalayan, restoran, hotel dan rumah tangga.

Kehadiran LPA Bantar gebang telah memunculkan komunitas baru dimana mereka merupakan kelompok migran dari jawa barat, jawa tengah, dan madura yang bekerja sebagai pengais sampah. Lokasi ini merupakan ladang pekerjaan dan tempat bergantung dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan komunitas tersebut sudah menganggap bahwa LPA Bantar Gebang sebagai tambang emas terbuka.

Dimana mereka memperoleh pekerjaan dengan mudah dan memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pekerjaan resiko kecelakaan dan ancaman bahaya dari buruknya lingkungan kerja begitu pula lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif untuk perkembangan fisik, kesehatan moral dan moral bagi anak.

Hambatan yang dirasakan oleh anak dalam mendapatkan hak-haknya dikarenakan (1) Kondisi keluarga yang migran dan miskin menyebabkan anak-anak hidup tanpa identitas kewarganegaraan, (2) tempat tinggal yang tidak memadai dan lingkungan tak bersanitasi berdampak pada buruknya status kesehatan pemulung anak, (3) komunitas illegal berdampak pada kesulitan memperoleh akses pelayanan publik, seperti PENDIDIKAN dan kesehatan. Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak pada situasi yang lebih buruk bagi anak Indonesia.

Yayasan Dinamika Indonesia yang didirikan tahun 1989 bersama Portalinfaq melakukan kegiatan kerjasama yang difokuskan kepada bidang pendidikan dan Sosial. Kerjasama yang berlangsung ini merupakan kerjasama yang ketiga dalam program pendidikan khususnya bagi anak-anak pemulung yang bersekolah di dalam LPA Bantar Gebang.

Sampai saat ini jumlah murid yang telah bersekolah di Sekolah formal di bawah bimbingan Yayasan Dinamika Indonesia sebanyak 210 siswa baik ditingat SD maupun SLTP, sedangkan ruangan sekolah yang dimiliki hanya mempunyai 4 kelas dan ini untuk bagi siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 5, sedangkan untuk mereka yang akan ke kelas 6 direkomendasikan oleh pihak sekolah untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah bekerjasama dengan Yayasan dinamika Indonesia.

Begitu pula bagi mereka yang telah tamat SD juga diusahakan untuk tetap melanjutkan kejenjang SLTP disekitarnya agar kesinambungan pendidikan yang mereka dapati akan menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Dukungan bagi Anak untuk belajar ini dimaksudkan agar anak-anak pemulung dapat menggunakan hak-hak dasarnya dan mengurangi jam kerja anak dalam membantu orang tua mereka sebagai pemulung.

Sasaran lain yang hendak dicapai dari proses pembelajaran ini secara tidak langsung adalah kelompok-kelompok dalam komunitas dalam situasi khusus yaitu : (1) Keluarga pekerja anak, (2) Tokoh komunitas pemulung, (3) Pemerintah daerah dimana komunitas pemulung berasal dan pihak-pihak yang mengelola LPA BantarGebang.

Kesadaran akan perhatian kepada pekerja anak dan pendidikan anak membutuhkan waktu dan pemahaman tentang kewajiban anakpun belum sepenuhnya diketahui oleh para komunitas pemulung bahkan secara legalitaspun Undang-Undang tentang Pekerja Anak belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. Untuk itulah peran LSM dan masyarakat dalam membangun kesadaran pendidikan bagi pekerja anak sangat dibutuhkan dalam bentuk kepedulian sosial membantu mereka untuk tetap bersekolah.

http://www.portalinfaq.org

Butet Manurung diterima SBY

Kompas.com Kamis, 4 Desember 2008 | 15:06 WIB

JAKARTA, KAMIS – Tergerak karena kesulitan yang dihadapi Butet Manurung dan kawan-kawannya dalam melanjutkan Sekola Rimba di dua wilayah terpencil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil mereka ke Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/12).

Bantuan Rp 200 juta lantas diberikan agar program Sekola Rimba terus berjalan. Oleh Presiden, Butet dan kawan-kawannya di Sekola Rimba disebut sebagai pahlawan yang bekerja dengan ikhlas.  Karena itu, apresiasi, perhatian, dan bantuan pantas diberikan.

“Pahlawan itu ada di mana-mana, tidak hanya mereka yang diliput media,” ujar Presiden saat bertemu Butet.

Untuk bantuan itu, Butet dan kawan-kawan berterima kasih meskipun tidak menyangka sama sekali. Butet menyampaikan terima kasih dan akan memakainya untuk melanjutkan pendidikan Sekola Rimba yang terhenti.

Saat ini, bersama 16 orang anggota timnya yang semuanya sukarelawan, Butet memberikan layanan pendidikan dasar, lanjutan, dan lifeskill di enam tempat terpencil dan tak terjangkau pendidikan formal. Enam tempat terpencil itu berada di Flores, Sulawesi Selatan, Halmahera, dan Jambi

Pemenuhan Hak Pendidikan para Pekerja Anak

 

Pemenuhan Hak Pendidikan para Pekerja Anak

 

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil dengan gaji yang kecil, dan dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka. Anak yang berusia di bawah 18 tahun di Indonesia, dilarang di pekerjakan (Undang-Undang Ketenagakerjaan RI No.13 Tahun 2003). Namun dalam undang-undang tersebut, anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2003, terdapat 566,526 ribu pekerja anak di seluruh Indonesia, dan pekerja anak di pedesaan dinyatakan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Salah satu wilayah pedesaan di Indonesia yaitu di desa Teluk Wetan dan Bugo, Kecamatan Welahan, kabupaten Jepara, Jawa Tengah, setidaknya terdapat 2.187 anak dibawah umur yang bekerja di berbagai sektor informal (Harian Seputar Indonesia, 6 April 2007). Dan berdasarkan data dari International Labour Organization, International Programme on the Elimination of Child Labour (ILO-IPEC) pada Juni 2007, lebih dari 132 juta anak laki-laki dan perempuan di dunia, berusia 5-14 tahun yang bekerja di bidang pertanian, jasa dan industri rumah tangga.

Anak-anak yang bekerja rata-rata berpendidikan rendah (SD atau SMP). Dari data ILO-IPEC tahun 2005, terdapat 52,47% pekerja di Indonesia yang berusia antara 15-19 tahun (termasuk pekerja anak), tidak pernah bersekolah atau tidak lulus sekolah dasar. Dan 47,46% yang berpendidikan SMP dan SMA (lulus dan tidak lulus). Anak-anak berusia dibawah 15 tahun kemudian paling banyak dipilih sebagai pekerja, dengan alasan upah yang lebih murah, biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda, sehingga sangat mudah diatur, dan tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa. Pekerja anak ini tidak hanya berasal dari daerah setempat tapi juga dari luar daerah. Anak-anak pedesaan selain bekerja di desanya, terutama di sektor pertanian, juga banyak yang datang ke kota-kota. Mereka sengaja keluar dari daerahnya untuk mencari penghasilan tambahan untuk untuk kebutuhan sehari-hari.

Seperti Asep, seorang anak berusia 13 tahun, di sebuah kampung di pegunungan Halimun, Sukabumi, Jawa Barat. Asep sempat bekerja sebagai buruh pabrik di kota Sukabumi selama enam bulan, dan meninggalkan sekolahnya begitu saja. Asep akhirnya kembali ke kampung halamannya ketika dirasakan betatapun miskin keluarganya, namun lebih enak berkumpul dengan keluarga, susah dan senang ditanggung bersama, daripada bekerja. Asep juga mengakui merasa menyesal telah mengabaikan sekolahnya. Sekarang Asep pun sudah bersekolah kembali. Kisah Asep tersebut, merupakan salah satu contoh dari hidup pekerja anak yang ada di Indonesia. Akibat mereka harus bekerja, seringkali mereka pun tidak terpenuhi pendidikannya. Sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Namun dalam implementasinya anak-anak yang arus bekerja, kemudian tidak memiliki waktu untuk belajar, artinya hak nya sebagai warganegara tidak terpenuhi.

Mengenai perlindungan pekerja anak, sebetulnya pihak pemerintah telah bekerjasama dengan ILO, membuat program penghapusan kerja-kerja terburuk untuk anak, termasuk perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan sebagainya. Kemudian juga telah dibentuk Komisi program tersebut. Namun, ternyata masih saja ada persoalan pendidikan pekerja anak. Terutama anak-anak yang bekerja di sektor informal dan industri rumah tangga. Jumlah anak-anak dalam sektor ini demikian banyak dan setiap tahun bertambah, sehingga seringkali tidak tercatat secara pasti berapa jumlahnya. Mereka lah yang seringkali hak pendidikannya terabaikan.

Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di daerah-daerah, telah membentuk Rumah Perlindungan Anak (RPA), untuk melindungi anak-anak seperti ini. Beberapa lembaga sosial atau lembaga swadaya masyarakat, juga telah membuat pelatihan atau pendidikan ketrampilan dan penyetaraan tingkat pendidikan untuk anak-anak ini. Namun, kenyataannya pemenuhan atas hak pendidikan bagi mereka beberapa kali sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran pendidikan sebagai suatu hak, sebagai warganegara (pasal 31 UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak atas “pendidikan dasar” (SD-SMP) bagi warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun. Dan juga kesadaran pendidikan sebagai suatu hak yang mendasar yang dimiliki setiap manusia yang dilahirkan, sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 26, bahwa setiap orang berhak atas pendidikan secara cuma-cuma.

Kesadaran atas pendidikan sebagai hak, yang belum muncul di kalangan masyarakat. Tidak hanya berada pada tingkat ‘majikan’ namun juga keluarga anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal si anak. Pendidikan sebagai hak lebih dipandang sebagai suatu isu mengenai HAM yang tidak lekat dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Karena itu dalam pemenuhan hak pendidikan untuk para pekerja anak, terutama di sektor informal dan industry rumah tangga, perlu dipikirkan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para pekerja anak, dengan melihat persoalan sehari-hari yang mereka hadapi. Persoalan lemahnya ekonomi keluarga, sehingga memaksa anak untuk bekerja menambahi ekonomi keluarga, akan bersentuhan dengan hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 25, DUHAM), dimana kebanyakan keluarga di Indonesia memiliki penghasilan dibawah 2 dollar per hari. Dan juga bersentuhan dengan hak atas jaminan sosial dan ekonomi (Pasal 22, DUHAM), dimana seharusnya ekonomi keluarga dan sistem sosial terkecil yaitu keluarga dijamin oleh negara.

Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan hak pendidikan untuk para pekerja anak, dibutuhkan kerjasama antara sektor sosial dan ekonomi. Perusahaan atau institusi apapun yang mempekerjakan anak-anak, seharusnya menjamin hak ekonomi, pendidikan dan sosial sekaligus. Dan pemerintah seharusnya juga menjamin ketiganya, agar si anak-anak tidak terjebak dalam suatu pekerjaan selain pekerjaan di rumahnya, yang seringkali mengeksploitasi mereka. Kemudian peran lembaga sosial atau swadaya masyarakat, sebagai perwakilan dari masyarakat sipil, juga seharusnya menjamin ketiga hal tersebut. Mereka dapat bekerjasama dengan kedua pihak yaitu perusahaan dan pemerintah. Atau menyelenggarakan secara swadaya, unit ekonomi bagi masyarakat miskin, lembaga pendidikan yang gratis atau murah, dan menjaga keseimbangan sosial. Misalnya dengan melakukan penyadaran mengenai jaminan hak ekonomi, sosial dan pendidikan di masyarakat. Tanpa langkah nyata, pendidikan sebagai hak kemudian hanya menjadi impian semata, terutama bagi pemenuhan Hak Anak.

 

sumber: Diyah Wara Restiyati (www.sekitarkita.com)